Bontang – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan, angkat bicara terkait potensi krisis tenaga pendidik yang diperkirakan akan dihadapi Kota Bontang dalam beberapa tahun ke depan. Persoalan itu mencuat seiring kebijakan pemerintah pusat terkait penataan tenaga non-ASN yang direncanakan mulai berlaku pada Januari 2027.
Menurut Ubayya, kondisi tersebut harus segera diantisipasi agar tidak berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri di Kota Taman. Ia menegaskan, DPRD Bontang bersama Pemerintah Kota Bontang tidak ingin kekurangan guru terjadi tanpa solusi yang jelas.
“DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, red) sangat berharap kondisi itu tidak terjadi. Makanya sebelum kebijakan itu benar-benar berlaku pada 2027, kita harus melakukan langkah antisipasi dari sekarang,” ujarnya saat ditemui usai rapat pembahasan sektor pendidikan beberapa waktu lalu.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, langkah awal yang harus dilakukan pemerintah ialah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap kebutuhan guru di Bontang. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci utama untuk menentukan solusi yang tepat dalam menghadapi potensi kekurangan tenaga pendidik.
Ia menilai, pemerintah harus mengetahui secara detail jumlah guru non-ASN yang saat ini mengajar di sekolah negeri, termasuk mata pelajaran yang diampu dan sebarannya di setiap sekolah. Ubayya menegaskan, persoalan tenaga pendidik tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan di daerah.
“Kita harus tahu pasti berapa kekurangan guru kita, di sekolah mana saja, guru non-ASN (Aparatur Sipil Negara, red) yang mengajar itu ada berapa, mata pelajaran apa yang mereka pegang. Kalau data itu sudah jelas, baru solusi bisa dicari,” jelasnya.
Apalagi, kata dia, kebijakan larangan tenaga non-ASN dikhawatirkan akan berdampak cukup besar bagi daerah yang masih bergantung pada tenaga honorer di sektor pendidikan. Karena itu, DPRD Bontang berencana melakukan koordinasi dan perjuangan bersama pemerintah daerah hingga ke tingkat pusat.
Salah satu langkah yang disiapkan ialah membawa aspirasi daerah ke kementerian terkait agar kebutuhan guru di Bontang mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi penting agar daerah tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memperoleh solusi atas dampak yang muncul di lapangan.
“Kita akan bersama-sama pemerintah memperjuangkan ini ke pusat. Bisa melalui Kementerian Pendidikan, Komisi yang membidangi pendidikan di DPR RI, termasuk ke BKN. Harus ada langkah konkret,” tegasnya.
Legislator dari fraksi partai lambang pohon beringin itu menyebut, DPRD akan segera menggelar rapat lanjutan bersama pemerintah daerah guna memetakan persoalan secara menyeluruh. Ia berharap, pemerintah daerah dapat bergerak cepat menyiapkan strategi agar kebutuhan tenaga pengajar tetap terpenuhi dan kualitas pendidikan di Kota Bontang tidak terganggu di masa mendatang.
“Kita akan rapat bersama dulu untuk mengidentifikasi seluruh persoalan. Semua harus berbasis data supaya langkah yang diambil tepat,” tutupnya. (Adv/DPRD Bontang)
