Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan keuangan daerah di tahun-tahun mendatang. Ancaman penurunan anggaran atau “tsunami APBD” menjadi perhatian serius, seiring berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemkot memastikan berbagai program prioritas tetap berjalan, termasuk menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan kondisi fiskal yang terbatas tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan ASN. Ia menyadari kekhawatiran yang muncul di kalangan pegawai, khususnya terkait potensi berkurangnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kita paham kondisi keuangan daerah saat ini dan beberapa tahun ke depan cukup menantang. Wajar jika ada kekhawatiran, terutama terkait TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai, red),” jelas Agus Haris tidak lama ini.
Namun, Agus Haris memastikan pemerintah daerah telah bersepakat untuk menjadikan kesejahteraan ASN sebagai prioritas utama. Ia menegaskan bahwa TPP akan tetap dipertahankan di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
“Komitmen Ibu Wali Kota jelas, kesejahteraan ASN (Aparatur Sipil Negara, red) tetap menjadi prioritas. Insyaallah TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai, red) tidak akan terganggu,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya soal kesejahteraan pegawai, tetapi juga berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah. Ia menjelaskan belanja ASN memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Kalau TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai, red) berkurang, otomatis daya beli juga turun. Ini akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di Kota Bontang,” sambungnya.
Dirinya juga menggambarkan realitas yang dihadapi banyak ASN, yang masih memiliki berbagai kebutuhan dan tanggungan keluarga. Karena itu, stabilitas pendapatan menjadi hal penting untuk dijaga.
Di tengah kondisi fiskal yang menantang, pemerintah juga terus mendorong kolaborasi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Saat ini, sebagai pemangku kebijakan berupaya mencari berbagai solusi agar program pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.
Dengan langkah tersebut, Pemkot Bontang optimistis mampu menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan pelayanan publik, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.
“Kita (Pemerintah Kota Bontang, red) akan hadapi ini bersama. Dengan kolaborasi dan pengelolaan yang tepat, yakin bisa melewati tantangan ini,” pungkasnya. (*Adv).
