Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Salah satu langkah krusial yang kini dikebut adalah proses pengadaan dan penyerahan lahan kepada pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyampaikan seluruh persyaratan administrasi terus diinventarisasi, dengan fokus utama pada legalitas lahan. Dari total rencana kawasan seluas 40 hektare, sekitar 8 hektare telah dipisahkan dan kini telah mengantongi sertifikat resmi.
“Alhamdulillah sertifikatnya sudah terbit. Saat ini sedang disusun dokumen untuk proses penyerahan hibah ke Kementerian Sosial. Target kami, bulan ini proses penyerahan aset sudah bisa dilakukan,” ungkap Agus Haris beberapa waktu lalu.
Selain kesiapan lahan, ia menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga memastikan dukungan lain untuk menunjang pembangunan Sekolah Rakyat. Salah satunya adalah kesiapan calon peserta didik. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), jumlah calon siswa diproyeksikan mencapai minimal 500 orang.
“Data siswa sudah ada, karena sebelumnya telah dipetakan melalui klaster desa oleh Dinas Sosial. Ini menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi,” sambungnya.
Di sisi tenaga pendidik, meski secara umum akan disiapkan oleh pemerintah pusat, Pemkot Bontang tetap menyiapkan tenaga cadangan. Setidaknya, satu guru untuk masing-masing jenjang pendidikan—SD, SMP, dan SMA—telah disiapkan sebagai bentuk kesiapan daerah.
Tak hanya itu, aspek lingkungan juga menjadi perhatian serius. Ia mengatakan, pemerintah tengah menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, hingga pengelolaan limbah dan lalu lintas (lalin). Hal ini penting mengingat Sekolah Rakyat akan menjadi kawasan terpadu, di mana aktivitas belajar dan hunian berada dalam satu lokasi.
“Karena ini satu kawasan terpadu, tentu pengelolaan limbah harus diperhatikan sejak awal. Semua dokumen lingkungan sedang diproses,” paparnya.
Orang nomor dua di Kota Taman itu menyampaikan bahwa Wali Kota Bontang pun telah memberikan tenggat waktu selama satu bulan kepada dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) dan Lingkungan Hidup (LH) Kota Bontang, untuk merampungkan seluruh persyaratan teknis tersebut.
Untuk desain pembangunan, kata dia, pemerintah akan mengadopsi konsep yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain, seperti Kota Kediri. Dengan desain terpadu di atas lahan 8 hektare, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pusat pendidikan yang modern dan terintegrasi.
Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi dan menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta pemerataan akses belajar bagi masyarakat.
“Nah, ini kemarin paling lama satu bulan diberikan oleh Bu Wali Kota Bontang baik PUPRK (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, red) dan LH (Lingkungan Hidup, red) untuk menyelesaikan dokumennya,” tutupnya. (*Adv).
