Bontang – Pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 di Kota Bontang kembali menunjukkan efektivitasnya dalam percepatan pembangunan. Melalui kolaborasi TNI, Polri, dan masyarakat, pengerjaan infrastruktur ditargetkan rampung hanya dalam waktu 30 hingga 45 hari atau satu setengah bulan.
Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan keterlibatan masyarakat sipil, khususnya pelaku usaha konstruksi lokal, tetap menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan kehadiran TMMD memang sangat membantu pemerintah dalam mempercepat realisasi proyek.
Terutama di wilayah yang membutuhkan penanganan cepat. Namun, menurutnya, tidak semua pekerjaan bisa dialihkan sepenuhnya melalui pola swakelola seperti TMMD.
“Program ini sangat membantu, apalagi dikerjakan bersama TNI (Tentara Nasional Indonesia, red), Polri, dan masyarakat, sehingga bisa lebih cepat selesai. Tapi tidak semua bisa seperti ini,” ujar Neni saat diwawancara wartawan, Rabu (22/4/2026).
Lebih lanjut, ia menekankan sektor konstruksi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan kontraktor lokal tetap harus diperhatikan agar roda ekonomi masyarakat tetap berjalan.
“Kalau semua dikerjakan swakelola, bagaimana dengan para kontraktor lokal? Mereka juga menggantungkan hidup dari pekerjaan pembangunan,” tambahnya.
Menurut orang nomor satu di Kota Taman, selama ini Pemkot tetap menyeimbangkan antara proyek yang dikerjakan melalui kolaborasi seperti TMMD dan proyek yang melibatkan pelaku usaha. Bahkan, beberapa proyek dengan nilai besar dikerjakan melalui TNI yang disebut “Karya Manunggal” melalui mekanisme swakelola seperti pembangunan pelataran di kawasan Bontang Kuala yang memiliki nilai hingga belasan miliar rupiah.
Pemkot Bontang tetap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk mendukung kegiatan tersebut.
Program TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar penguatan sumber daya manusia, termasuk penyuluhan dan pembinaan wawasan kebangsaan.
“Ini bentuk kolaborasi yang sangat baik. Selain infrastruktur, ada juga penguatan SDM (Sumber Daya Manusia, red) dan bela negara,” jelasnya.
Dengan sistem kerja yang fleksibel, bahkan memungkinkan pengerjaan dilakukan hingga malam hari, TMMD mampu memangkas waktu pelaksanaan proyek secara signifikan. Jika biasanya proyek infrastruktur memakan waktu tiga hingga enam bulan, melalui TMMD dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu hingga satu setengah bulan.
Pemkot Bontang pun berharap kolaborasi ini terus berjalan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal. “Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan tetap berjalan cepat, tapi masyarakat juga tetap mendapatkan manfaat secara ekonomi,” pungkasnya. (*Adv).
