Bontang – Persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat. Hal itu mengemuka saat Anggota DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardi, menggelar reses pada Selasa (28/4/2026) malam.
Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Voli, Jalan Pipit RT 38 tersebut dihadiri sekitar 100 warga. Dalam suasana dialog terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi lingkungan yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Beragam persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari jalan lingkungan yang mengalami kerusakan dan longsor, minimnya penerangan jalan, hingga keterbatasan fasilitas umum di kawasan perumahan. Warga berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret agar kondisi lingkungan menjadi lebih aman dan nyaman.
Menanggapi hal itu, Bonnie Sukardi menegaskan pentingnya kejelasan status aset fasilitas umum, khususnya di perumahan yang dibangun oleh pengembang. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kawasan yang belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah.
Ia menjelaskan, kepastian status aset menjadi dasar agar pemerintah dapat melakukan pembangunan dan pemeliharaan melalui anggaran daerah. Tanpa proses serah terima resmi, penanganan oleh pemerintah akan terkendala regulasi.
“Jika sudah tercatat sebagai aset pemerintah, maka perbaikan bisa langsung dianggarkan melalui APBD. Ini yang terus kami dorong agar segera diselesaikan,” kata Bonnie.
Lebih lanjut, Legislator Partai PKB ini juga menyoroti penurunan kualitas infrastruktur yang dipengaruhi usia bangunan dan kondisi cuaca. Ia menilai beberapa titik membutuhkan penanganan cepat, terutama jalan rawan longsor dan area dengan penerangan yang minim.
Ia menegaskan, sektor infrastruktur akan menjadi prioritas yang diperjuangkan di DPRD, mengingat Bontang Barat merupakan wilayah strategis sebagai pintu masuk kota.
“Citra kota salah satunya terlihat dari kawasan ini. Karena itu, kondisi jalan dan fasilitas pendukung harus mendapat perhatian serius,” katanya.
Selain itu, ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini penting karena tidak semua ruas jalan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dengan kontribusi ekonomi Bontang yang cukup tinggi, ia berharap dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan dapat ditingkatkan agar pembangunan berjalan merata dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Kami akan terus menyuarakan ini. Tidak hanya pemerintah kota, tapi juga provinsi dan pusat harus ikut berperan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
