Bontang – Komisi B DPRD Kota Bontang menyoroti serius sejumlah program Pemerintah Kota (Pemkot) yang terancam tidak berjalan akibat tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penurunan signifikan Transfer Keuangan Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, menjadi faktor utama yang memicu keterbatasan fiskal di daerah.
Isu ini mencuat dalam rapat kerja antara Komisi B DPRD Bontang bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), yang digelar di Sekretariat DPRD Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan. Rapat ini dipimpin Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam didampingi Anggota Komisi B DPRD Bontang Suharno.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi keuangan daerah yang berdampak langsung pada keberlangsungan program-program pro-rakyat.
Menurut Rustam, penurunan TKD telah membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit.
Akibatnya, sejumlah program yang sebelumnya dirancang untuk kepentingan masyarakat terpaksa tertunda bahkan berpotensi tidak dapat direalisasikan. Ia mengungkapka kondisi ini telah disampaikan langsung kepada Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni.
Dalam penyampaiannya, Rustam bahkan menegaskan perlunya komitmen kuat dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi utama menghadapi keterbatasan anggaran.
“Saya sudah sampaikan ke Wali Kota, semua kepala dinas, 14 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait, harus membuat fakta integritas. Kalau tidak mampu mengejar PAD (Pendapatan Asli Daerah, red), tidak usah kita suruh mutasi, lebih baik mundur sendiri,” tegas Rustam.
Pernyataan tersebut mencerminkan keseriusan DPRD dalam mendorong kinerja OPD agar lebih optimal, khususnya dalam menggali potensi pendapatan daerah. Rustam menilai, di tengah berkurangnya dana transfer dari pusat, satu-satunya jalan adalah memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD.
Ia juga membandingkan kondisi Bontang dengan kota lain di Kalimantan Timur, seperti Samarinda dan Balikpapan, yang dinilai berhasil meningkatkan PAD secara signifikan. Menurutnya, capaian tersebut seharusnya bisa menjadi contoh bagi Bontang untuk melakukan terobosan serupa.
“Kalau kita lihat di Samarinda dan Balikpapan, mereka berhasil meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah, red). Balikpapan sebagai kota transit, malah terus naik. Samarinda juga begitu. Kenapa Bontang tidak bisa? Ini yang harus kita evaluasi bersama,” kata legislator Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Rustam menilai kondisi saat ini menjadi tantangan berat bagi kepemimpinan daerah, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ia menyayangkan jika program-program yang telah dirancang dengan baik untuk kepentingan masyarakat justru terhambat akibat keterbatasan anggaran.
Ia menegaskan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dibutuhkan langkah konkret, inovasi, serta kerja sama lintas sektor untuk mengatasi tekanan fiskal yang sedang dihadapi.
“Kasihan kepala daerah kita. Banyak program yang pro rakyat dan sangat dibutuhkan masyarakat, tapi sekarang terkendala karena DBH dari pusat mengalami pemangkasan,” tutupnya. (Adv/DPRD Bontang).
