Bontang – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam mempercepat pembangunan kembali ditegaskan melalui dukungan terhadap program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128. Kegiatan yang digagas Kodim 0908 Bontang ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat.
Pada pelaksanaan tahun ini, Pemkot Bontang menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,7 miliar sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program tersebut. Anggaran tersebut tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga kegiatan nonfisik seperti penyuluhan kesehatan dan penguatan wawasan kebangsaan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menilai kehadiran TMMD memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah. Tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, program ini juga dinilai mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah masyarakat.
Menurutnya, kekuatan utama TMMD terletak pada sinergi yang terbangun antara TNI, Polri, pemerintah, dan warga. Kolaborasi ini dinilai mampu menghadirkan proses pembangunan yang lebih efektif sekaligus efisien.
“Alhamdulillah, ini bentuk kolaborasi yang sangat membantu. Kita alokasikan Rp1,7 miliar untuk mendukung pelaksanaan TMMD tahun ini,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga menyasar peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai program nonfisik, termasuk pembinaan bela negara. Hal ini dinilai penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga membangun karakter dan daya saing masyarakat.
Program TMMD sendiri rutin digelar setiap dua tahun dan selalu mendapat sambutan positif. Pola kerja yang melibatkan berbagai pihak terbukti mampu mempercepat penyelesaian proyek dibandingkan metode konvensional.
“Kalau dikerjakan bersama TNI dan masyarakat, biasanya lebih cepat selesai. Ini tentu sangat membantu,” jelas orang nomor satu di Kota Taman itu.
Pemkot Bontang menargetkan seluruh rangkaian kegiatan TMMD ke-128 dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu hingga satu setengah bulan. Waktu tersebut jauh lebih singkat dibandingkan pengerjaan proyek melalui kontraktor yang umumnya memakan waktu hingga tiga sampai enam bulan.
Meski demikian, Neni menegaskan seluruh perencanaan anggaran tetap mengacu pada standar teknis, termasuk perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh instansi terkait. Perbedaannya terletak pada pola pelaksanaan di lapangan yang lebih fleksibel, bahkan memungkinkan pekerjaan dilakukan hingga malam hari.
“Secara perhitungan sama, hanya pelaksanaannya lebih fleksibel karena dikerjakan bersama-sama,” pungkasnya. (*Adv)
