Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperkuat pelayanan berbasis kewilayahan melalui peran tiga kecamatan, yakni Bontang Barat, Bontang Selatan, dan Bontang Utara. Sepanjang 2025, pelaksanaan unsur kewilayahan menunjukkan capaian yang impresif, baik dari sisi serapan anggaran maupun kinerja program.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa total terdapat 15 program dan 39 kegiatan yang dijalankan dengan pagu anggaran sebesar Rp233,815 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp223,951 miliar atau sekitar 95,78 persen. Sementara itu, tingkat realisasi kinerja rata-rata hampir menyentuh angka sempurna, yakni 99,91 persen.
“Sementara tingkat realisasi kinerja rata-rata mencapai 99,91 persen,” sebut Neni belum lama ini.
Neni menilai, capaian tersebut mencerminkan optimalnya peran kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan program yang dijalankan berdampak langsung bagi masyarakat. Sejumlah program strategis pun telah direalisasikan.
Di antaranya pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS bagi pengurus Rukun Tetangga (RT). Program ini telah menjangkau sebanyak 499 RT di seluruh wilayah Bontang.
Selain itu, Pemkot juga meningkatkan insentif bagi pengurus RT sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka di tingkat masyarakat. Ketua RT kini menerima insentif sebesar Rp2 juta, sementara sekretaris dan bendahara masing-masing mendapatkan Rp1 juta.
“Termasuk peningkatan insentif RT (Rukun Tetangga, red) menjadi Rp2 juta untuk ketua dan Rp1 juta untuk sekretaris dan bendahara,” sambungnya.
Tak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada para kader pelayanan masyarakat. Insentif bagi kader Posyandu, kader lansia, serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan/Desa (PPKBK) dan Sub PPKBK turut ditingkatkan. Kebijakan ini telah menjangkau sebanyak 948 orang.
Langkah tersebut dinilai strategis dalam memperkuat peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, khususnya di tingkat kelurahan dan RT. Dengan capaian serapan anggaran yang tinggi dan kinerja yang hampir sempurna, Pemkot Bontang menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan yang merata hingga ke tingkat wilayah.
Ke depan, penguatan unsur kewilayahan diharapkan mampu semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah juga menaikkan insentif kader Posyandu, Lansia, PPKBK (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan/Desa red), dan Sub PPKBK sebanyak 948 orang,” tutup Neni. (*Adv).
