Bontang – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menegaskan pentingnya upaya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), untuk lebih agresif mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru di tengah menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurut Sahib, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada DBH sebagai penopang utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, kondisi saat ini menjadi momentum bagi OPD untuk lebih kreatif menggali potensi pendapatan daerah dari berbagai sektor yang selama ini belum dimaksimalkan.
“Saya tadi meminta kepada pihak Dishub (Dinas Perhubungan, red) bahwa kita jangan hanya fokus pada penurunan atau pemotongan dana transfer sampai 50 persen. Yang paling penting sekarang bagaimana mencari peluang untuk menciptakan PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) baru,” tegas Sahib saat dikonfirmasi wartawan usai rapat bersama Dishub Bontang beberapa waktu lalu.
Politisi Partai NasDem itu menilai, ketergantungan terhadap DBH membuat daerah sangat rentan ketika terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Akibatnya, banyak program pembangunan dan pelayanan masyarakat berpotensi terganggu ketika transfer dana mengalami pengurangan signifikan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai membangun kemandirian fiskal dengan memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi lokal. Sahib bahkan menilai kebijakan pemotongan DBH terhadap Kota Bontang tidak sepenuhnya adil jika disamakan dengan daerah lain di Indonesia.
“Kalau kita hanya berfokus pada dana bagi hasil, ya kondisi kita akan kacau seperti sekarang. Kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana hitungan DBH (Dana Bagi Hasil) dari pusat, tiba-tiba dipotong sampai 50 persen,” lanjutnya.
Sebab, menurutnya, Bontang merupakan salah satu daerah penghasil industri besar yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Ia mencontohkan keberadaan perusahaan besar seperti PT Badak LNG dan PT Pupuk Kalimantan Timur yang hingga kini masih beroperasi dan menjadi penopang ekonomi daerah maupun nasional.
“Kita tahu sendiri penghasilan PT Badak dan PKT (Pupuk Kalimantan Timur, red) itu sebenarnya tidak ada perubahan signifikan. Mestinya Bontang tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah lain yang dipotong 50 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, pemerintah pusat seharusnya memiliki perhitungan yang lebih rasional dalam menentukan besaran pemotongan transfer ke daerah, terutama terhadap wilayah industri seperti Bontang yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Ia menilai, apabila kebijakan pemotongan dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi riil daerah, maka dampaknya akan cukup berat terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.
“Bontang ini daerah penghasil besar. Ada PT Badak, ada PKT (Pupuk Kalimantan Timur, red). Jadi menurut saya tidak adil kalau diperlakukan sama dengan daerah lain tanpa melihat kontribusi yang ada,” ucapnya.
Karena itu, Sahib meminta seluruh mitra kerja Komisi C DPRD Bontang mulai memperkuat langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD dari sektor masing-masing. Ia menilai masih banyak potensi daerah yang sebenarnya bisa dikembangkan apabila dikelola secara maksimal.
Khusus untuk Dishub, Sahib mendorong agar sektor transportasi dan perhubungan tidak hanya berfokus pada retribusi parkir semata. Menurutnya, masih banyak peluang lain yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pemasukan daerah, termasuk dari sektor kepelabuhanan, transportasi logistik, hingga pengembangan layanan transportasi perkotaan.
“Maka dari itu kami tegaskan kepada seluruh mitra kerja Komisi C bahwa kita harus kuat-kuat mencari pendapatan sendiri untuk kota ini. Banyak potensi lain yang sebenarnya bisa dikembangkan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang).
