Bontang – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, angkat bicara terkait pemberian sanksi terhadap sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bontang. Pasalnya, sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut ditemukan ketidaksesuaian pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada operasional dapur, tetapi juga langsung dirasakan oleh ribuan pelajar penerima manfaat. Menurut Agus Haris, sekitar 13 ribu siswa terdampak akibat penghentian sementara layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, program tersebut selama ini mendapat respons positif dari anak-anak maupun orang tua.
“Anak-anak sudah telanjur senang dengan program ini. Siapa yang tidak senang mendapat makanan gratis? Orang tua juga sangat terbantu karena bisa mengurangi pengeluaran dan tidak lagi repot menyiapkan konsumsi setiap pagi,” kata Agus Haris belum lama ini.
Selain berdampak pada siswa, penghentian operasional juga berimbas pada tenaga kerja yang terlibat di setiap dapur SPPG. Ia menyebut, rata-rata satu unit SPPG melibatkan sekitar 35 pekerja. Dengan sembilan dapur yang disanksi, puluhan tenaga kerja terpaksa berhenti sementara dari aktivitasnya.
“Kalau satu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, red) ada sekitar 35 orang, dikalikan sembilan, berarti cukup banyak yang terdampak. Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Meski demikian, politisi Partai Gerindra ini menilai sanksi yang diberikan tetap harus dihormati sebagai bagian dari upaya menjaga standar layanan. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak hanya melihat dari satu sisi, tetapi juga memahami bahwa kualitas dan keamanan program tetap menjadi prioritas utama.
“Kita tidak bisa hanya menyoroti kekurangannya saja, tetapi juga harus melihat kebutuhan yang ada. Mungkin saat itu karena desakan kebutuhan, program tetap dijalankan sambil dilakukan perbaikan,” imbuhnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi bersama. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan secara kolektif agar program MBG ke depan bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Orang nomor dua di Kota Taman ini berharap perbaikan yang dilakukan oleh pengelola SPPG dapat segera rampung, sehingga program MBG bisa kembali berjalan dan manfaatnya dirasakan kembali oleh para pelajar di Kota Bontang.
“Ini pelajaran bagi kita semua. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita pertahankan. Tujuannya satu, yaitu memastikan anak-anak kita tetap mendapatkan layanan terbaik,” tutupnya. (*Adv).
