Bontang – Kinerja pengelolaan anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang menjadi sorotan tajam DPRD. Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai sekitar 14 persen. Angka tersebut dinilai jauh melampaui batas ideal.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi C DPRD Bontang bersama Dishub yang digelar di gedung DPRD, Senin (4/5/2026). Dalam forum itu, Bonnie secara tegas menyebut tingginya Silpa sebagai indikasi lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program.
“Angka ini sudah melewati ambang batas normal. Idealnya, Silpa itu hanya sekitar 3 persen sesuai ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri,” tegas Bonnie di hadapan jajaran Dishub.
Menurutnya, besarnya Silpa tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Justru sebaliknya, kondisi tersebut mencerminkan adanya program yang tidak berjalan sesuai rencana atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Padahal, setiap anggaran yang telah dialokasikan seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Legislator PKB itu menilai, permasalahan ini berakar dari proses perencanaan yang belum matang. Ia menekankan bahwa sejak awal, penyusunan program harus dilakukan secara realistis dan terukur, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai jadwal.
“Kalau dari awal perencanaannya tidak matang, maka pelaksanaan di lapangan pasti bermasalah. Ini yang harus kita benahi bersama,” terangnya.
Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi program. Tanpa koordinasi yang baik, potensi keterlambatan hingga pembatalan kegiatan akan terus berulang dan berdampak pada rendahnya serapan anggaran.
Lebih jauh, kata dia, tingginya Silpa bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan daerah. Anggaran yang tidak terserap berarti ada program yang tidak berjalan, dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan.
“Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran, red) yang tinggi ini jadi indikator bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam manajemen program. Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi masalah yang sama,” pungkasnya.
Merespons hal tersebut, Kepala Dishub Kota Bontang, M Taupan Kurnia, tidak menampik adanya kendala dalam penyerapan anggaran. Ia menjelaskan sejumlah program tidak dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan, sehingga berdampak pada munculnya Silpa.
“Memang ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan sesuai jadwal, sehingga anggarannya tidak terserap maksimal,” ungkap Taupan.
Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut telah menjadi bahan evaluasi internal. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program ke depan.
Taupan menyebut, Dishub kini tengah memperkuat proses perencanaan dengan pendekatan yang lebih matang dan terukur. Selain itu, koordinasi teknis antarbidang juga akan ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami. Ke depan, kami akan memperkuat perencanaan dan koordinasi agar pelaksanaan program lebih terarah dan tidak lagi terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun,” tutupnya. (Adv/DPRD Bontang).
