Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus mematangkan rencana penataan kawasan wisata Pulau Beras Basah agar lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya tarik wisata sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengunjung.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyampaikan saat ini pengelolaan kawasan tersebut telah diberikan kepada sejumlah pihak yang diizinkan secara resmi. Ia menegaskan, konsep penataan tengah disusun agar Pulau Beras Basah dapat tampil lebih bersih dan terkelola dengan baik.
“Sudah ada pihak yang diberi izin mengelola. Sekarang kita arahkan bagaimana desain penataannya supaya kawasan ini semakin tertib dan nyaman,” sebut Agus Haris saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/4/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Bontang, Eko Mashudi, menegaskan rencana penertiban lapak pedagang tidak akan dilakukan secara tiba-tiba. Ia menilai pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui tahapan peringatan.
“Kami tidak langsung melakukan pembongkaran. Mekanismenya melalui peringatan terlebih dahulu. Jika bisa dibongkar secara mandiri, tentu itu lebih baik,” jawabnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, langkah yang dilakukan lebih kepada penataan, bukan penggusuran. Para pedagang tetap diperbolehkan berjualan, namun diarahkan ke lokasi yang telah disediakan, seperti di area pujasera.
Kebijakan ini bertujuan menjaga ketertiban sekaligus memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Di sisi lain, pemerintah juga membuka peluang keterlibatan investor dalam pengembangan kawasan wisata tersebut.
Namun, seluruh proses akan melalui mekanisme perizinan yang ketat dan melibatkan berbagai instansi, mulai dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD, termasuk inspektorat dan bagian hukum.
“Semua penawaran dari investor akan kami kaji dan laporkan ke kepala daerah. Skemanya harus jelas dan menguntungkan semua pihak,” sambungnya.
Disinggung terkait isu yang beredar tentang perjualan pulau, Pemkot menegaskan tidak ada rencana menjual pulau kepada pihak manapun. Pengelolaan oleh investor nantinya hanya bersifat kerja sama dengan sistem yang diatur melalui perjanjian resmi.
Selain penataan kawasan, persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian. Saat ini, kebutuhan air di Pulau Beras Basah masih mengandalkan pasokan tandon, mengingat belum tersedianya jaringan pipa serta tidak adanya permukiman tetap di kawasan tersebut.
Untuk jangka panjang, berbagai opsi tengah dikaji, termasuk kemungkinan pengembangan sistem yang lebih modern. Namun, untuk sementara, solusi distribusi air melalui tandon dinilai paling realistis.
Dengan penataan yang terarah dan kolaborasi berbagai pihak, Eko berharap Pulau Beras Basah dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan. Tak kalah penting adalah dapat menjadi ikon bagi Kota Taman serta dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah.
“Dengan penataan yang baik maka akan memberikan kesan bagi para pengunjung. Kedepannya, akan menghadirkan manfaat bagi masyarakat serta daerah,” pungkasnya. (*Adv).
