Bontang – Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, menyoroti besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kepelabuhanan yang dinilai belum tergarap maksimal oleh Pemerintah Kota Bontang. Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) tidak hanya terpaku pada retribusi parkir tepi jalan, tetapi mulai serius melirik potensi besar dari aktivitas pelabuhan dan bongkar muat barang.
Persoalan tersebut disampaikan Sem Nalpa dalam rapat kerja Komisi C DPRD Bontang bersama Dishub Kota Bontang terkait pembahasan program kegiatan dan target PAD tahun 2026, Senin (4/5/2026). Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat II Sekretariat DPRD Bontang.
Dalam forum tersebut, Sem Nalpa menilai sektor pelabuhan memiliki peluang besar untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan akibat penurunan anggaran.
“Memang betul yang disampaikan tadi terkait pelabuhan. Di sini ada potensi-potensi besar yang harus kita gali untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) kita. Jadi jangan hanya fokus pada retribusi parkir tepi jalan saja,” tegasnya.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, jika pemerintah terlalu berfokus pada retribusi parkir kendaraan di jalan, maka yang terjadi justru potensi gesekan dengan masyarakat. Sementara di sisi lain, masih banyak peluang pendapatan besar yang sebenarnya dapat dioptimalkan dari aktivitas kepelabuhanan.
“Kalau kita terlalu fokus di parkir tepi jalan, ujung-ujungnya nanti berbenturan dengan masyarakat. Tetapi kalau pelabuhan, potensinya besar sekali dan ini yang perlu kita kaji serius,” sambungnya.
Sem Nalpa mengaku sejak awal rapat telah mempertanyakan mengapa pemerintah daerah belum mampu masuk lebih jauh dalam pengelolaan atau pengawasan potensi ekonomi di kawasan pelabuhan.
Ia membandingkan kondisi di Bontang dengan daerah lain seperti Palu, Sulawesi Tengah, yang menurutnya berhasil mengoptimalkan sektor pelabuhan menjadi sumber PAD melalui koordinasi lintas instansi.
“Kenapa kita tidak bisa masuk? Ini yang saya pertanyakan tadi ke Pak Kadis. Sementara daerah lain bisa. Di Palu misalnya, sektor pelabuhan bisa menciptakan PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) besar karena ada koordinasi antara Dishub (Dinas Perhubungan, red) dan instansi terkait,” ungkapnya.
Menurut legislator Bontang Barat itu, pengelolaan aktivitas pengangkutan barang dan jasa di pelabuhan seharusnya bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi daerah. Ia menilai perlu ada kajian menyeluruh mengenai lalu lintas pelabuhan, jenis aktivitas bongkar muat, hingga potensi retribusi maupun pajak yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah.
Ia bahkan membeberkan besarnya nilai aktivitas bongkar muat tongkang di kawasan pelabuhan Tanjung Laut Indah. Menurutnya, satu kali aktivitas bongkar tongkang kini bisa mencapai nilai hingga Rp120 juta.
“Satu kali tongkang bongkar sekarang bisa sampai Rp120 juta. Dulu Rp30 juta, naik Rp60 juta, sekarang Rp120 juta. Tapi tetap dicari pengusaha karena memang tidak ada tempat lain lagi,” bebernya.
Melihat besarnya perputaran ekonomi tersebut, Sem Nalpa mempertanyakan mengapa pemerintah daerah belum mampu mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan maupun pemanfaatan potensi yang ada.
“Bayangkan kalau kita bisa masuk dan berkoordinasi di sana. Yang mirisnya lagi, ini masih dikelola perorangan atau PT perorangan. Kenapa pemerintah tidak bisa masuk di dalamnya?” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah, khususnya Dishub, seharusnya dapat mencari celah agar tetap memiliki kontribusi atau keterlibatan dalam aktivitas kepelabuhanan, minimal melalui pengembangan fasilitas atau layanan penunjang. Menurutnya, langkah tersebut penting agar Kota Bontang tidak hanya menjadi daerah lintasan aktivitas industri dan pelabuhan semata, tetapi juga benar-benar memperoleh manfaat ekonomi yang berdampak pada peningkatan PAD.
“Minimal ada sentuhan-sentuhan pemerintah di sana. Jangan hanya tulangnya saja yang dikasih ke pemerintah, dagingnya juga harus ada supaya kita bisa merasakan manfaatnya untuk daerah,” pungkasn Sem Nalpa. (Adv/DPRD Bontang)
