Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, merespons keluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengaku kesulitan mengakses program bantuan modal usaha berbunga nol persen. Program yang digulirkan melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut dinilai sangat membantu, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala teknis.
Menurut Neni, secara umum progres penyaluran bantuan modal UMKM berjalan baik selama pemohon memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha.
“Semua pelaku UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, red) bisa mengakses, yang penting memiliki NIB dan tidak memiliki permasalahan kredit. Karena tetap ada proses BI checking,” ujarnya tidak lama ini.
Diketahui, BI checking adalah sistem pencatatan riwayat kredit nasabah yang digunakan bank/lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit (skor kolektibilitas) seseorang. Sistem ini mencatat seluruh data pinjaman, termasuk kartu kredit, KPR, atau pinjol, dan digunakan untuk menentukan persetujuan kredit
Neni menjelaskan, BI checking menjadi salah satu faktor utama yang menentukan lolos tidaknya pengajuan bantuan. Banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan persetujuan karena memiliki catatan kredit bermasalah, sehingga dinilai berisiko oleh pihak perbankan.
Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya mendorong agar kebijakan ini dapat lebih fleksibel tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan. Orang nomor satu di Kota Taman itu, bahkan telah mengusulkan agar pelaku UMKM dengan riwayat kredit yang baik dapat memperoleh plafon pinjaman yang lebih besar.
“Saya sudah sampaikan, kalau BI checking-nya baik, kenapa tidak diberikan kesempatan lebih besar? Saat ini maksimal bisa sampai Rp50 juta tanpa agunan,” jelasnya.
Hal ini untuk menghindari risiko kredit macet yang dapat berdampak pada kinerja bank, sekaligus menghindari potensi sanksi dari otoritas keuangan. Karena itu, Wali Kota dua periode itu mengimbau para pelaku UMKM untuk menjaga kedisiplinan dalam mengelola keuangan, termasuk membayar kewajiban kredit secara tertib.
“Masih banyak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, red)
tidak dapat persetujuan karena terkendala BI checking itu. Bank kan juga tidak mau rugi,” ketusnya.
Hingga saat ini, ia menyebut sekitar 200 pelaku UMKM di Bontang telah berhasil mendapatkan akses bantuan modal tersebut. Ke depan, pemerintah menargetkan jumlah penerima dapat terus meningkat hingga mencapai 500 pelaku usaha setiap tahunnya.
Ia menilai, target ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Namun di sisi lain, pihak perbankan juga harus tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit.
“Sekarang sudah ada 200 pelaku UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, red) yang sudah dapat. Target saya (Pemerintah Kota Bontang, kan kalau bisa setiap tahun ada 500, Iya kan supaya pertumbuhan ekonomi juga kan bagus gitu ya,” harapnya.
Dengan rekam jejak keuangan yang baik, peluang untuk mendapatkan akses permodalan akan semakin terbuka lebar. Dia berharap program kredit nol persen ini dapat terus berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, UMKM diharapkan mampu berkembang lebih cepat, memperluas usaha, serta berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah.
“Tapi kan Bank juga takut, nanti dapat sanksi dari BI (Bank Indonesia, red). Jadi harus bayar dengan baik dan tertib,” tegasnya. (*Adv).
