Bontang – Sejumlah pimpinan SMA swasta di Bontang menyuarakan keberatan terhadap rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di dua sekolah negeri. Aspirasi itu disampaikan dalam pertemuan dengan anggota DPRD Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari (SPS), di kediamannya di Jalan Awang Long, Jumat (10/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, SPS mengungkapkan bahwa kekhawatiran utama para kepala sekolah adalah potensi berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta akibat kebijakan tersebut.
“Para kepala sekolah ini melihat ada potensi ketimpangan. Mereka khawatir siswa akan semakin terserap ke sekolah negeri,” ujarnya.
Menurutnya, para perwakilan sekolah swasta juga meminta agar rencana penambahan rombel dikaji ulang dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Mereka berharap penambahan rombel tidak dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan batasan yang sudah ada,” lanjutnya.
Selain itu, diskusi juga menyoroti kondisi sejumlah sekolah swasta yang dinilai cukup memprihatinkan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa sekolah mengalami penurunan jumlah siswa secara signifikan.
“Ada sekolah yang satu angkatannya hanya puluhan siswa, bahkan ada yang totalnya sangat minim. Ini tentu jadi perhatian serius,” katanya.
SPS menilai, jika kondisi tersebut terus berlanjut, dampaknya tidak hanya pada keberlangsungan sekolah, tetapi juga terhadap tenaga pengajar.
“Kalau muridnya sedikit, jam mengajar guru ikut berkurang. Ini bisa berujung pada hilangnya mata pencaharian,” tegasnya.
Ketergantungan sekolah swasta terhadap dana SPP juga menjadi sorotan. Menurut SPS, penurunan jumlah siswa akan berdampak langsung pada kemampuan operasional sekolah.
“Mereka juga menyampaikan operasional sangat bergantung pada SPP. Kalau siswanya berkurang, otomatis kemampuan sekolah juga ikut menurun,” jelasnya.
Isu kesejahteraan guru turut dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk soal insentif yang dinilai belum memadai.
“Ada juga keluhan terkait insentif guru yang dinilai belum sesuai. Ini menjadi persoalan tambahan yang perlu diperhatikan,” tambahnya.
Meski tidak berada di komisi pendidikan, SPS memastikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait.
“Saya akan komunikasikan ini ke rekan-rekan di komisi terkait agar bisa dibahas lebih lanjut bersama dinas terkait,” ujarnya.
Ia juga membuka peluang untuk menggelar rapat dengar pendapat agar semua pihak dapat duduk bersama mencari solusi terbaik.
“Kita dorong ada forum resmi supaya persoalan ini bisa dibicarakan secara komprehensif,” tuturnya.
Sekitar sembilan hingga sepuluh perwakilan sekolah swasta hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat mengambil kebijakan yang adil, termasuk tidak memaksakan penggunaan ruang yang tidak semestinya untuk penambahan rombel.
“Harapannya tentu ada kebijakan yang tidak merugikan sekolah swasta, sehingga semua bisa tetap berjalan seimbang,” pungkasnya.
